Nasional

BBM Satu Harga Terhambat Infrastruktur

By March 28, 2020 March 30th, 2020 No Comments

Rabu, 26 September 2018 06:20 WIB

Petugas SPBU. (ANTARA | M Agung Rajasa)

Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) satu harga masih banyak kendala. Harga BBM masih di atas normal atau ketentuan pemerintah.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, harga BBM di Wamena sekitar Rp 20 ribu per liter. Namun, bisa melonjak hingga Rp 100 ribu jika gangguan cuaca atau tidak ada pesawat mengirim pasokan.

Tulus menilai, jumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) resmi juga masih terbatas. Layanan operasional tak maksimal. “Tertulis pelayanan 12 jam, tapi kenyataannya 8 jam sudah tutup,” ujarnya di Jakarta, Selasa (25/9).

Menurut Tulus, pihaknya belum menemukan SPBU baru maupun mini di daerah yang dia kunjungi seperti Wamena, Tambrauw, Halmehera, dan Morotai. Dia menyarankan subsidi BBM sebaiknya dialihkan untuk pembangunan infrastruktur SPBU. Masalah utama yang menyebabkan distorsi harga karena penyalur tidak resmi.

“Tugas pemerintah membangun infrastruktur resmi sehingga bisa menyalurkan BBM dengan harga standar,” kata Tulus.

Hasil diskusi, warga Papua tidak keberatan dengan harga BBM lebih mahal beberapa ribu rupiah dengan Pulau Jawa. Tulus mengatakan, batas harga BBM ideal sekitar Rp 12 ribu per liter. “Itu batas psikologisnya, tapi bukan berarti jadi legalisasi untuk harga karena sudah melewati harga nasional,” ujarnya.

Namun, Tulus tidak membenarkan pemerintah membebankan kekurangan dana untuk subsidi maupun pembangunan infrastruktur ke operator. “Dana Rp 3 triliun yang dibebankan ke Pertamina bisa diambilkan dari APBN atau APBD,” katanya.

Setiap bulan selama tahun ini, kata Tulus, Pertamina telah menyalurkan BBM satu harga sebesar 326,25 kiloliter untuk Papua Barat dan 266,37 kiloliter untuk Maluku Utara. Biaya transportasi ke Papua rata-rata Rp 11 ribu per liter. Daerah yang sulit terjangkau hingga Rp 50 ribu per liter. Berdasarkan peraturan, pemerintah memberi subsidi maksimal Rp 2.000 per liter untuk solar.

Project Coordinator BBM Satu Harga, Zibali Hisbul mengatakan, Pertamina harus menanggung kekurangan dana akibat kebijakan ini. Kekurangan tersebut ditutup dari produk lain Pertamina yang menjadi unggulan seperti Pertamax dan Pertamax Turbo.

“Sudah dianggarkan dalam APBN meski praktiknya Pertamina mengeluarkan ongkos lebih. Jadi tanggungan beban usaha,” ujarnya.

Meski begitu, kata Zibali, Pertamina berkomitmen memenuhi penugasan pemerintah. Zibali mengatakan kebijakan tersebut bagian dari peran Pertamina sebagai BUMN.

“BUMN kan tugasnya bukan mencari keuntungan, tapi sebagai pelaksana PSO (Public Service Obligation) untuk membantu ekonomi nasional. Harapannya juga bisa mendorong kecintaan masyarakat terhadap Pertamina,” katanya.

Pertamina ditugaskan untuk pemerataan BBM satu harga di 150 titik dari 160 titik yang ditargetkan pemerintah. Tahun lalu, target 54 titik sudah terealisasi 100 persen. Tahun ini target 67 titik dan sudah diresmikan 19 titik, tapi yang sudah uji coba sekitar 33 titik. Tersisa 34 titik tahun ini.

Tahun depan, pemerintah menargetkan 29 titik. Pemerintah menetapkan titik BBM satu harga sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Dirjen Migas mengenai BBM satu harga. “Khusus Papua sudah ada 15 titik penyalur tambahan,” ujar Zibali.

Sejak 2017, pemerintahan Joko Widodo-JK sudah mendistribusikan 69.172 kiloliter (kl) BBM satu harga. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, BBM itu sudah tersebar di 82 lembaga penyalur BBM di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan.

Laporan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan, sebesar 44.324 kl merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) atau premium. Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) atau solar sudah dikonsumsi masyarakat sebesar 24.848 kl.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM selama program ini berlangsung. “Kami pastikan penyaluran BBM akan aman untuk program BBM satu harga,” ujar Agung.

Pemerintah memproyeksikan volume kebutuhan BBM hingga tahun 2019 untuk menjalankan program ini sebesar 568 kl per hari atau 207 ribu kl per tahun. Sekitar 186 kl/hari untuk solar dan 382 kl/hari untuk premium.

BBM satu harga kebijakan pemerintah menyeragamkan harga jual resmi BBM sebesar Rp 6.450 per liter premium dan Rp 5.150 per liter solar di beberapa daerah pelosok Indonesia.

Reportase : Esti Tri Pusparini

Editor : Didik Purwanto

Diambil dari http://harnas.co/2018/09/25/bbm-satu-harga-terhambat-infrastruktur

Leave a Reply