SPBU pertama di Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu mulai beroperasi Agustus 2020 lalu (sumber foto : Metro Dompu)

Kita semua merasakan efek yang ditimbulkan oleh krisis kesehatan global ini. Dengan diberlakukannya pembatasan sosial, menyebabkan laju perekonomian terseok. 

Baik masyarakat kelas atas, menengah hingga bawah ikut merasakan dampaknya. Ada yang perputaran bisnisnya tak semoncer dulu, hingga beralih status menjadi pengangguran akibat dirumahkan.

Di berbagai belahan dunia, perang melawan Covid-19 masih berlangsung sengit. Mahluk kasat mata yang mengantarkan beberapa negara ke jurang resesi, belum dapat diprediksi kapan berakhir. Bisa saja, hingga beberapa tahun ke depan, kita terpaksa harus melakukan aktivitas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Lantas, bagaimana dengan program BBM Satu Harga, apakah program ini ikut mangkrak karena pandemi? Tentu saja tidak. Program ini terus berjalan dan tetap fokus pada tujuan awalnya. 

Amanah tersebut terus berjalan dalam rangka penyeragaman harga jual resmi BBM jenis premium dan solar khususnya di wilayah daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

Pekan kedua Oktober ini, lembaga penyalur baru segera diresmikan. Tepatnya di Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). Jumlah SPBU di daerah yang dikenal sebagai penghasil susu kuda liar ini bertambah menjadi lima. Masing-masing tersebar di Hu’u, Karijawa, Kandai Dua, Manggalewa dan yang baru diresmikan, Pekat.

SPBU yang berlokasi di jalan Lintas Calabai, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, menampung lima jenis BBM masing-masing, jenis premium dengan alokasi 64 kilo liter dan solar 32 kilo liter per bulan. Selain BBM subsidi dan penugasan, juga menyiapkan BBM non subsidi jenis pertamax, pertalite.

Dengan spesifikasi SPBU tersebut, dapat mengakomodir kebutuhan BBM setempat yang memiliki luas wilayah terluas di Kabupaten Dompu dengan jumlah penduduk sebesar 34.164 jiwa berdasarkan data BPS tahun 2016.

Sementara, untuk skala provinsi, NTB total memiliki sepuluh lembaga penyalur BBM Satu Harga yang tersebar di Pulau Lombok, dan Pulau Sumbawa, sejak 2017 lalu.

Kabupaten yang lekat dengan semboyan Nggahi Rawi Pahu memang menjadi salah satu daerah yang membutuhkan akses BBM murah dan terjangkau. Bahkan kelangkaan bahan bakar khusus premium dan solar kerap terjadi. Kalaupun ada, harganya selangit di tingkat pengecer.

Masyarakat setempat, selama ini membeli BBM dengan harga tinggi antara Rp. 8.000 — 10.000 per liternya. Meski harganya mahal, masyarakat terpaksa membeli untuk keperluan transportasi darat, nelayan, perkebunan termasuk transportasi laut.

Jika ditinjau dari aspek ekonomi, melambungnya harga jual BBM jenis premium dan solar di tingkat pengecer akan berdampak pada produktivitas masyarakat yang aktivitasnya yang berkaitan langsung dengan ketersediaan stok BBM.

Terminal BBM Bima menjadi suplai poin ke SPBU di Kabupaten Dompu (Sumber foto : Tempo.co)

Terminal BBM Bima menjadi suplai poin ke SPBU di Kabupaten Dompu (Sumber foto : Tempo.co)

Contoh di Kabupaten Dompu. Komoditi lokal hasil daerah setempat seperti susu kuda liar, madu dan lainnya, harga jual di pasaran akan menjadi tinggi. Karena bahan bakar yang menjadi rangkaian dalam proses produksi dan distribusi sudah terlanjur mahal duluan.

Konsumen juga akan berpikir panjang untuk membeli produk yang dihasilkan pengusaha mikro karena dianggap tidak sesuai. Apalagi jika permintaan pasar tidak banyak. Tentu ini menjadi beban berat bagi pelaku usaha kecil. Ibarat kata, maju kena, mundur kena. Tidak ada pilihan bagi pelaku usaha.

Kehadiran program BBM Satu Harga dengan pembangunan lembaga penyalur di Kabupaten Dompu menjadi solusi dalam rangka menumbuhkan perekonomian masyarakat. 

Singkatnya, dengan harga BBM murah dan mudah diakses, pelaku usaha kecil bisa menata kembali cash flow dan harga jual produk yang lebih kompetitif sehingga memperoleh respons positif pasar.

Tidak hanya sektor perdagangan. Penguatan ekonomi kerakyatan juga dapat ditingkatkan melalui program BBM Satu Harga di sektor perikanan. Provinsi NTB hingga saat ini masih kekurangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBU-N). Di Kabupaten Dompu sendiri SPBU-Nelayan tidak ada.

Padahal, jumlah nelayan di provinsi NTB termasuk Dompu cukup banyak. Sementara profesi penangkap ikan tersebut tidak mendapat suplay bahan bakar yang proporsional. 

Data BPS menunjukkan, jumlah nelayan pada kegiatan penangkapan ikan di laut pada sebanyak 66.057 orang. 3.422 orang diantaranya adalah nelayan Kabupaten Dompu.

Cerita nelayan di Kabupaten Dompu mungkin saja hampir serupa dengan keluhan nelayan di daerah lainnya. Rata-rata nelayan masih mengalami kesulitan membeli BBM bersubsidi di SPBU di wilayah mereka. Dalam situasi sulit, terpaksa mereka harus membeli dari pengecer dengan harga yang lebih mahal.

Nelayan mengeluhkan, salah satu penyebabnya adalah jarak yang cukup jauh untuk mereka mengakses SPBU untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Selain dihadapkan dengan persoalan sulitnya mengakses BBM murah, kehidupan nelayan kian dipersulit dengan situasi pandemi seperti sekarang.

Baik pemerintah dan Pertamina berharap, dengan hadirnya lembaga penyalur baru di Kabupaten Dompu hadir sebagai solusi ketersediaan BBM jenis solar. SPBU di Kecamatan Pekat tersebut diharapkan dapat mengatasi kekurangan suplai solar yang kadang menjadi keluhan.

Program BBM Satu Harga, nelayan tidak perlu membeli solar di pengecer dengan harga mahal. Mereka bisa membeli BBM di lembaga penyalur dengan harga sama dengan yang dijual di kota-kota, yakni premium Rp 6.450 per liter, dan solar Rp 5.150 per liter.

Dengan harga tebus solar yang terjangkau itu, sedikit banyaknya dapat mengubah iklim perekonomian nelayan menuju taraf hidup lebih baik. Nelayan tidak perlu merogoh kocek lebih dalam untuk dapat melaut. Minimal, dapat mengurangi beban hidup yang terhimpit akibat virus corona melalui pembatasan sosial.

Selaku eksekutor program BBM Satu Harga, Pertamina optimis mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan lembaga penyalur tentu akan menekan biaya-biaya yang disebabkan sulitnya mengakses BBM.

Program BBM Satu Harga di Kabupaten Dompu sangat berdampak pada berbagai sektor usaha. Sebut saja transportasi, perdagangan lokal, industri rumah tangga, perikanan, hingga pertanian. 

Dengan kemudahan dan ketersediaan BBM dengan harga yang terjangkau menjadi spirit buat Pertamina untuk terus menggenjot program ini sesuai dengan target yang diharapkan.

Pertamina tegas dengan komitmennya untuk terus berkontribusi menggerakkan roda perekonomian bangsa, melalui implementasi mandat dari pemerintah terkait program BBM Satu Harga di tahun 2020.

Tentu, itu dilakukan melalui peran strategis Pertamina dalam menyediakan energi yang di seluruh wilayah tanah air sesuai dengan prinsipĀ availability, accessibility, affordability, acceptability, danĀ sustainability.

Sumber : Https://www.kompasiana.com/jimmy60605/5f7db61197159426217b5c02/geliat-ekonomi-dompu-dengan-bbm-satu-harga?page=1

Leave a Reply